• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA USAHA DI TANAH ULAYAT DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT SIBAYAK LAU CIH DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA (PTPN ) II

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  157/2018	157/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	157/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xvii, 102 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 171, hak guna usah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Tanah adalah kebutuhan manusia yang penting bagi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat Sibayak Lau Cih. Tanah yang digunakan masyarakat Sibayak Lau Cih di sebut tanah ulayat, namun saat ini terdapat sengketa terhadap tanah ulayat masyarakat Sibayak Lau Cih dengan PTPN II. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai akibat hukum dari penggunaan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 171 yang digunakan PTPN II di luar peruntukannya dan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat Sibayak Lau Cih. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang diteliti sesuai rumusan masalah. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analistis, yaitu menjabarkan fakta dengan sistematis, faktual, dan akurat, Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data primer adalah melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, yaitu menjabarkan fakta berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan yang tidak berbentuk angka. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, ditemukan akibat hukum dari penggunaan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 171 milik PTPN II yang digunakan di luar peruntukan. yaitu hapusnya hak guna usaha milik PTPN II apabila tidak terdapat izin dari pejabat pemberi keputusan setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis dan perlindungan hukum terhadap tanah ulayat dapat diberikan dengan cara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan sedangkan perlindungan represif dapat diberikan oleh pemerintah daerah melalui musyawarah dan penegak hukum melalui putusan pengadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.