• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

LEGAL MEMORANDUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN HELIKOPTER PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  156/2018	156/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	156/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 101 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	n tindak pidana korupsi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, haruslah tetap diperhatikan hak-hak nya sebagai Warga Negara. Salah satu hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah mendapat kepastian hukum yang adil, hal tersebut tercantum pada pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana korupsi, penyidik haruslah berpedoman terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan lainnya termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 memutuskan menghapus frasa “dapat” didalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, dan pembuktian kerugian negara yang sebelumnya menggunakan pendekatan Potential Loss atau “perkiraan kerugian” digeser menjadi pendekatan Actual Loss atau penghitungan kerugian negara secara nyata, dan dihitung oleh instansi yang berwenang. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dijelaskan Badan Pemeriksa Keuangan adalah Instansi yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara, dan dibuktikan dalam suatu bentuk laporan dengan hasil audit keuangan. Namun pada praktiknya dalam Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, Penyidik KPK belum memperhatikan KUHAP dan Putusan MK terkait bukti permulaan yang cukup untuk menentukan seseorang sebagai tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyidik dalam menjalankan tugasnya telah berpedoman dengan KUHAP dan peraturan lainnya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan data-data yang sifatnya primer berupa wawancara dan bersifat sekunder yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penetapan tersangka terhadap penghitungan kerugian negara terkait bukti permulaan yang cukup untuk Penyidik KPK menetapkan tersangka, belumlah sesuai dengan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.