• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

IMPLIKASI PENERAPAN PERSYARATAN PERDAGANGAN (TRADING TERMS) PADA BISNIS RITEL MODERN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  152/2018	152/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	152/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 137 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Syarat perdagangan (trading terms)
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Syarat perdagangan (trading terms) merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan ritel modern yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam ritel modern. Dalam perkembangannya trading terms ini semakin memberatkan pemasok akibat adanya posisi tawar yang kuat yang dimiliki oleh ritel modern. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan penerapan trading terms pada bisnis ritel modern dihubungkan dengan Permendag No. 70 Tahun 2013 dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak dalam rangka menjamin terlaksananya aturan hukum mengenai trading terms pada bisnis ritel modern. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan, serta data primer melalui penelitian lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian: Pertama, praktik pelaksanaan penerapan trading terms dihubungkan dengan Permendag No. 70 Tahun 2013 masih ditemukan pelanggaran berupa besaran biaya yang melebihi 15%, pengenaan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok, dan pemotongan biaya oleh ritel modern tanpa persetujuan pemasok. Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak dalam rangka menjamin terlaksananya aturan hukum trading terms diantaranya dapat terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif diantaranya: (i) pemasok dapat membaca dan memahami isi perjanjian secara keseluruhan, sementara ritel modern dapat memberikan kebebasan bagi pemasok dalam proses negosiasi; (ii) asosiasi dapat berperan dalam membina, mengawasi, dan menampung aspirasi anggotanya; serta (iii) pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan trading terms. Sementara upaya represif diantaranya: (i) pemasok dan ritel modern dapat menyelesaikan permasalahan secara business to business; (ii) asosiasi dapat mewakili kepentingan pemasok setelah mendapat pelaporan; dan (iii) forum komunikasi dapat menjembatani komunikasi antara ritel dan pemasok atas perbedaan pendapat yang terjadi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.