• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  143/2018	143/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	143/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 112 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Tindaka
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan. Ketentuan mengenai persatuan harta menjadi harta bersama dalam perkawinan dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan. Dikeluarkannya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan implikasi terhadap waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan kini dapat dibuat kapanpun selama pasangan suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut ternyata dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga apabila pasangan suami istri memiliki itikad buruk untuk memisahkan harta yang terlebih dahulu dijadikan jaminan atas perjanjian utang-piutang yang dibuat sebelum adanya perjanjian perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap adanya perjanjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dan menganalisis tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika perjanjian kawin tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga Pada penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga akibat perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ialah dengan melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan pada instansi yang telah ditentukan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat secara notariil, sementara perjanjian perkawinan yang dibuat secara di bawah tangan dapat terlebih dahulu didaftarkan dalam buku pendaftaran surat dibawah tangan oleh notaris, selain itu adalah dengan membuat ketentuan atau peraturan untuk mengecualikan harta bersama yang telah dijadikan jaminan dalam perjanjian sebelumnya agar tidak diubah menjadi harta pribadi dari salah satu pihak agar kepastian pembayaran hutang terhadap pihak ketiga tetap terjamin. Kedua, tindakan hukum yang dapat dilakukan apabila pihak ketiga mengalami kerugian adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum atau atas dasar Actio Pauliana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.