• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HAK MEREK ATAS MEREK YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN DALAM PERJANJIAN WARALABA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  136/2018	136/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	136/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	iii, 102 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Merek, perlindungan merek, perjanjian waralaba, wa
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (PP Waralaba) mengatur bahwa salah satu kriteria dari usaha waralaba adalah memiliki HKI yang terdaftar, yakni HKI yang telah memiliki sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang mengatur bahwa merek terdaftar adalah merek yang telah melalui seluruh proses pemeriksaan dan telah mendapatkan sertifikat. UU Merek hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar dan berdasarkan Pasal 42 UU Merek, merek yang dapat dilisensikan adalah merek yang sudah terdaftar. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui status perlindungan atas merek yang sedang dalam proses pendaftaran serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian waralaba yang telah disepakati oleh Pemilik Waralaba dengan Penerima Waralaba. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilengkapi dengan data primer. Hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam dua kesimpulan. Pertama, merek yang sedang dalam proses pendaftaran tidak mendapatkan perlindungan berdasarkan UU Merek. Kedua, akibat hukum terhadap perjanjian waralaba yang telah disepakati adalah batal demi hukum karena tindakan memberi lisensi atas merek yang masih dalam proses pendaftaran adalah tindakan yang melanggar ketentuan dalam UU Merek, maka berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat keempat dari suatu perjanjian, yaitu tidak memenuhi kausa yang halal.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.