• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PENYIDIK POLRI DAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  132/2018	132/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	132/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 152 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penyidikan dalam tindak pidana lingkungan dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara bersama-sama dalam upaya pengoptimalan penyidikan. Pada prakteknya, masih terdapat penyidikan yang dilakukan secara sendiri atau tanpa dilakukan kerja sama satu sama lain sehingga mengakibatkan tidak optimalnya penyidikan yang mengakibatkan minimnya berkas perkara yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya agar penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS Lingkungan Hidup dapat dilakukan dengan optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang hasilnya dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran ketentuan-ketentuan yang berhubungan erat dengan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KUHAP. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pertama, Faktor yang menjadi kendala ialah minimnya kuantitas dan kualitas penyidik PPNS Lingkungan Hidup dan faktor sarana pra sarana seperti labortarium dan ahli. Kedua, upaya yang dapat dilakukan ialah peningkatan kuantitas dan kualitas penyidik PPNS Lingkungan Hidup dan mengedepankan stategi penegakan hukum dengan cara memberdayakan PPNS Lingkungan Hidup sebagai ujung tombak penegakan hukum sektoral lingkungan hidup.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.