• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RUPS ATAS PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM DENGAN HAK SUARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  129/2018	129/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	129/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 122 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang maupun anggaran dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. PT Anpa International merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang menjalankan usaha dibidang pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah melalui Akta Berita Acara Rapat No. 175 tanggal 27 Februari 1998. Direksi dan Dewan Komisaris telah melampaui batas masa jabatan yang ditentukan berakhir pada tahun 2009. Direksi PT. Anpa International tidak pernah menyelenggarakan RUPS tahunan, tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban dihadapan RUPS mengenai jalannya Perseroan sejak tahun 2004, serta tidak pernah membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan setidaknya sejak Tahun Buku 2010 dan tidak pernah menyelenggarakan RUPS dengan agenda untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna disesuaikan dengan UU PT yang baru (UU No. 40 Tahun 2007). Pada tanggal 3 Agustus 2011, B.V. Pabema S.E.A selaku pemegang saham telah membuat permintaan tertulis kepada Direksi agar melakukan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Perseroan, namun hingga permohonan diajukan (Pasal 80 UU No. 40 Tahun 2007) Direksi tidak juga melaksanakan permintaan pemegang sahan agar dilakukan pemanggilan RUPS Luar Biasa Perseroan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.