• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI RUMAH PANGGUNG DI PESISIR PANTAI KOTA BALIKPAPAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  113/2018	113/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	113/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xii, 106 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	definisi rumah panggung dan pengaturannya
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Rumah panggung di pesisir pantai Kota Balikpapan merupakan rumah yang dibangun oleh masyarakat pesisir pantai untuk bertempat tinggal dan mencari nafkah dengan menyesuaikan lingkungan di sekitarnya, sampai saat ini masyarakat yang menghuni rumah panggung tersebut belum mempunyai bukti kepemilikan lahan walaupun sudah menempatinya secara turun-temurun. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai keberadaan rumah panggung di pesisir pantai Kota Balikpapan dan perlindungan hukum bagi para penghuni rumah panggung. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan, spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dan tahap penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di pesisir pantai Kota Balikpapan. Status hukum rumah panggung di pesisir pantai Kota Balikpapan dapat dilihat dari syarat teknis, syarat yuridis, syarat administratif dan tata ruang Kota Balikpapan seperti yang tertera dalam UUPKP, meskipun didalam UUPKP tidak dijelaskan mengenai definisi rumah panggung dan pengaturannya secara khusus namun dapat disimpulkan bahwa apabila pembangunan rumah panggung tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan tertera jelas di dalam rencana tata ruang Kota Balikapan maka diperbolehkan membangun rumah panggung tersebut asalkan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para penghuni rumah panggung adalah dengan melakukan pendaftaran tanah dengan mengacu pada Permenag 17/2016 bahwa masyarakat dapat diberikan hak atas tanah karena telah menghuni secara turun-temurun agar penghuni rumah panggung di pesisir pantai mendapatkan kepastian hukum untuk menempati rumah panggung yang ditempati dan tidak memiliki kekhawatiran akan sengketa dikemudian hari, setelah masyarakat penghuni rumah panggung mempunyai bukti kepemilikan atas lahan yang ditempati maka diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.