• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  105/2018	105/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	105/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xi, 82 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	perkembangan yang didukungoleh teknologi dengan ad
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Teknologi informasi saat ini telah banyak perkembangan yang didukungoleh teknologi dengan adanya penyedia provider internet, hal ini berimbas pada berbagai kemudahan yang dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dan industri perdagangan. PT. Lazada Indonesia sebagai market place yang menjual barang-barang retail yang kemudian di distribusikan oleh PT. Lazada kepada konsumen untuk dijual melalui perdagangan via internet (e-commerce). Prakteknya meningkatnya jumlah arus transaksi perdagangan di internet akan menimbulkan efek, yaitu semakin tinggi pula jumlah sengketa elektronik yang terjadi. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dilakukan para pihak melalui Online Dispute Resolution (ODR). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu pendekatan menekankan pada norma hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan pustaka (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang menyangkut tentang Penyelesaian Sengketa Online dengan cara Negosiasi Online. Terdapat hal-hal yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini. Pertama, mengenai penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia belum dapat mengakomodir penyelesaian sengketa secara online, seperti halnya kasus yang penulis angkat pihak konsumen dapat menerapkan penyelesaian sengketa dengan online sesuai amanat Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Kedua, pihak yang dijadikan sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus antara Konsumen dengan PT. Lazada dapat mengikat secara hukum berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 APS online lebih memiliki “kekuatan mengikat” dibandingkan dengan APS konvensional. Dalam dunia cyber, penegakan putusan APS konvensional yang benar-benar tidak mengikat, bergantung pada kendali uang dari para pihak, reputasi mereka, dan pengawasan yang dilakukan oleh institusi privat yang berhubungan dengan provider ODR

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.