• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY MENGENAI TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DENGAN TERSANGKA LA NYALLA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: KEP-11/O.5/FD.1/03/2016 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  101/2018	101/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	101/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	vi, 148 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	penegak hukum untuk dapat menerbitkan SPRINDIK
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh aparat penegak hukum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 dan PERMA Nomor 4 tahun 2016 membuka peluang bagi penegak hukum untuk dapat menerbitkan SPRINDIK baru terhadap perkara yang sama. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji penegakan hukum pasca penerbitan SPRINDIK berulang kali terhadap perkara yang sama setelah adanya putusan praperadilan dan relevansi penerapan asas Nebis In Idem dalam ranah praperadilan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu peristiwa yang sedang diteliti kemudian menganalisa berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan maksud bagaimana penegak hukum mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 dan PERMA Nomor 4 tahun 2016 dalam menerbitkan SPRINDIK baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan dihubungkan dengan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pertama, penegakan hukum terkait penerbitan SPRIDIK berulang kali pasca adanya putusan praperadilan terhadap perkara yang sama kurang tepat karena akan berlangsung dalam waktu yang lama dalam proses penanganan perkara yang hal ini bertentangan dengan asas peradilan Asas Peradilan “Sederhana, Cepat, Biaya Ringan”. Kedua, Penerapan asas Nebis in idem tidak relevan dipakai dalam ranah praperadilan dikarenakan nebis in idem hanya berlaku dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara di persidangan dan tidak berlaku dalam konteks pemeriksaan praperadilan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.