• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

POLITIK HUKUM PEMBERIAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  092/2018	092/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	092/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	x, 114 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	pengecualian bagi orang asing dalam kewajiban memi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Bebas visa kunjungan merupakan pranata keimigrasian Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU No.6 Tahun 2011) sebagai ketentuan pengecualian bagi orang asing dalam kewajiban memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan presiden. Dalam perjalanannya, hukum keimigrasian Indonesia mengalami perubahan politik hukum dari sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (selanjutnya disebut UU No.9 Tahun 1992) cenderung menerapkan kebijakan selektif yang tertutup mengalami perubahan sebagaimana tercermin pada UU No.6 Tahun 2011 menjadi lebih terbuka. Bebas visa kunjungan sendiri ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Perpres No.21 Tahun 2016). Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan bebas visa kunjungan dalam politik hukum keimigrasian Indonesia serta menganalisis kesesuaian Perpres No.21 Tahun 2016 dengan politik hukum keimigrasian Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi terhadap kepustakaan terkait dan dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan beberapa narasumber. Spesifikasi penelitian ini berupa deskriptif analitis dan evaluatif, yaitu penelitian dilaksanakan dengan menggambarkan politik hukum pemberian bebas visa kunjungan dengan politik hukum keimigrasian Indonesia dan mengevaluasi Perpres tentang bebas visa kunjungan sebagai penerapan bebas visa kunjungan. Hasil-hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Terdapat dua kesimpulan utama dalam penelitian ini. Pertama, UU No.6 Tahun 2011 memungkinkan politik hukum pemberian bebas visa kunjungan sejalan dengan politik hukum keimigrasian Indonesia. Dari segi arah hukum, bebas visa ditempatkan pemerintah sebagai upaya untuk menjawab tantangan globalisasi baik positif maupun negatif. Secara substansi UU No.6 Tahun 2011 menjaga agar prinsip kebijakan selektif tetap dijalankan dalam penerapan bebas visa kunjungan, hal tersebut tercermin pada penggunaan asas timbal balik dan asas manfaat sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam pemberian fasilitas bebas visa. Dari segi bentuk pengaturan, terdapat transformasi bentuk pengaturan dari keputusan presiden menjadi peraturan presiden. Kedua, pengambilan kebijakan bebas visa kunjungan yang tertuang dalam Perpres No.21 Tahun 2016 tidak sesuai dengan aspek arah pengaturan dan aspek substansi hukum politik hukum pemberian bebas visa kunjungan. Tujuan pemberian bebas visa kunjungan tidak dapat mengatasi dampak negatif dari globalisasi yaitu adanya ancaman terhadap kemanan negara. Di sisi lain, pemberian bebas visa kunjungan melalui Perpres No.21 Tahun tidak menggunakan asas timbal balik dan asas manfaat sebagai dasar pertimbangan secara konsekuen. Dengan demikian, kehadiran Perpres No.21 Tahun 2016 tidak sesuai dengan politik hukum keimigrasian Indonesia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.