• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PUU-VIII/2010 MENGENAI PENGERTIAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  089/2018	089/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	089/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : ., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 124 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Putusan MK RI No.62/PUU-VIII/2010
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK RI No.62/PUU-VIII/2010 terhadap pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009, yang utamanya Majelis Hakim MK telah memperluas makna ombudsman dan lembaga negara dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37/2008 namun mempersempit kedua makna tersebut dalam pengujian Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah konsisten penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim MK dalam Putusan MK No. 62/PUU-VIII/2010 dan bagaimana implikasi yang ditimbulkan Putusan MK No. 62/PUU-VIII/2010 terhadap sistem ombudsman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mendasarkan kepada data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, penafsiran hukum yang digunakan Hakim MK dalam Putusan No. 62/PUU-VIII/2010 dianggap tidak konsisten terhadap pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37/2008 dengan pengujian Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009. Di satu sisi Hakim MK memperluas makna ombudsman dan lembaga negara dalam pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No.37/2008, di sisi lain Hakim MK mempersempit makna ombudsman dan lembaga negara dalam pengujian Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009. Inkonsistensi ini berdampak kepada sistem ombudsman di Indonesia, khususnya dalam kebebasan pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam membentuk ombudsman. Berdasarkan pengujian Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37/2008, sistem ombudsman di Indonesia menjadi sistem desentralistik, namun melihat dari pengujian Pasal 1 angka 13 UU No. 25/2009 sistem ombudsman di Indonesia berubah menjadi sistem sentralistik.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.