• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA KRIMINALISASI KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 SKRIPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  088/2018	088/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	088/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	-
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Khususnya dalam perlindungan hukum atas upaya kriminalisasi masyarakat hukum adat dalam tindak pidana kehutanan yang masih dirasakan oleh beberapa masyarakat hukum adat di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat hukum adat yang dikriminalisasi dengan pengenaan pidana penebangan hutan tanpa izin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti kemudian menganalisa berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan maksud bagaimana penegak hukum mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 terhadap dugaan tindak pindana penebangan hutan tanpa izin di kawasan hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pertama, perlindungan hukum tehadap masyarakat hukum adat belum tercapai karena aparat penegak hukum kurang memahami peran serta fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 yang dalam bagian penjelasan umumnya telah mengecualikan masyarakat adat dari pemberlakukan undang-undang tersebut. Kedua, Dalam tataran implementasi Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014, penegak hukum telah melakukan tindakan sewenang-sewenang karena telah menempatkan masyarakat hukum adat sebagai korban kriminalisasi sebagai akibat dari terlanggarnya asas legalitas, asas subsidaritas, dan asas persamaan/kesamaan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.