• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PRAKTIK FIDUSIA ULANG DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  079/2018	079/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	079/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : .,
  Deskripsi Fisik	xiv, 104 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	jaminan fidusia manual.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Keberadaan sistem jaminan fidusia secara elektronik belum sepenuhnya dapat mengakomodir kelemahan yang terdapat pada sistem jaminan fidusia manual. Ada satu permasalahan yang masih tetap muncul sejak diberlakukannya jaminan fidusia secara manual sampai munculnya jaminan fidusia secara elektronik hingga saat ini, yaitu mengenai permasalahan fidusia ulang. Hal ini dikarenakan sistem jaminan fidusia secara elektronik masih membuka peluang bagi pemberi fidusia untuk melakukan penjaminan objek fidusia untuk kedua kalinya. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, studi lapangan melalui wawancara, serta studi virtual melalui informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa perjanjian fidusia menjadi batal demi hukum dengan tidak terpenuhinya syarat kausa halal. Dengan demikian, akta jaminan fidusia gugur dan mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia yang memuat objek yang telah di fidusia ulang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan tidak berlaku mengikat. Dalam hal terjadinya fidusia ulang, Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya memberikan perlindungan terhadap kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya. Meski demikian, debitur tetap berkewajiban membayar utangnya pada kreditur karena perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok tetap sah dan tidak terpengaruh pada batalnya perjanjian jaminan fidusia. Jika debitur menolak untuk melakukan pembayaran utang, kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi setelah memberikan somasi terlebih dahulu.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.