• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DARI ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  078/2018	078/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	078/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 115 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 untuk mengubah makna dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga pembuatan Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung, perubahan Pasal tersebut memberikan selain memberikan kewenangan pada pegawai pencatat perkawinan juga memberikan kewenangan kepada Notaris sebagai pejabat publik untuk mengesahkan suatu perjanjian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga yang terkait dengan harta benda perkawinan yang menjadi objek perjanjian perkawinan dan untuk mengetahui mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, jika tidak ada kehati-hatian dalam pembuatannya, perjanjian perkawinan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang memiliki hak tagih terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut. Sepanjang pemerintah belum menetapkan peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan asas publisitas perjanjian tersebut juga mengikat bagi pihak ketiga yang terkait.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.