• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TENTANG KEGIATAN PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  075/2018	075/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	075/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 105 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	posisi pasar dari ritel tradisional dan UMKM.
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Keberadaan ritel memiliki pro and kontra dalam penerimaannya di masyarakat, di satu sisi ritel memberikan pelayanan dan fasilitas yang bagus, di sisi lain karena dominasi pasaran ritel yang dapat mengenyampingkan posisi pasar dari ritel tradisional dan UMKM. Kegiatan pemasaran produk dari ritel modern di Kota Padang membuat ritel tradisional dan unit UMKM tidak berkembang sebagaimana mestinya. Sehingga memuculkan ketidakseimbangan pasar oleh ritel modern yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, studi lapangan melalui wawancara, serta studi virtual melalui informasi yang bersumber dari internet. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kegiatan pemasaran produk ritel di Kota Padang telah mengikutsertakan UMKM di dalamnya, namun di lain sisi masih adanya hal yang bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, unit UMKM sendiri telah difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangannya agar tidak dikesampingkan dengan banyaknya ritel modern di pasaran. Pada Bab V Pasal 7 ayat (1) Undang-undng No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan adanya aspek yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dan sebagian aspek tersebut telah dijalankan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sehingga dapat memberdayakan UMKM. Pemerintah mengharuskan bahwa setiap ritel modern di Kota Padang mengikutsertakan UMKM di dalamnya minimal 30% (tiga puluh persen). Praktiknya masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar berjalan sebagaimana mestinya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.