• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 21- K/PMT-II/AD/VIII/2011 TENTANG PEMALSUAN ISI REKAM MEDIS DAN KEDUDUKANNYA DALAM UPAYA PEMBUKTIAN SEBAGAI SURAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  058/2018	058/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	058/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	viii, 99 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	21-K/PMT-II/AD/VIII/2011 yang menyatakan rekam med
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Ditemukan disini bahwa rekam medis (medical record) dapat didudukkan sebagai alat bukti, namun dalam Putusan Nomor 21-K/PMTII/ AD/VIII/2011 Majelis Hakim menyatakan rekam medis didudukkan sebagai barang bukti. Tujuan penelitian berhubungan dengan proses dalam pembuktian, dapat dituangkan melalui uraian sesuai dengan identifikasi masalah antara lain pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/VIII/2011 yang menyatakan rekam medis (medical record) sebagai barang bukti dihubungkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dampak atas kemungkinan jika alat bukti dijadikan barang bukti oleh Hakim. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk menindak-lanjuti Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/VIII/2011 agar dapat dipahami kejelasan dan penegasan kepastian terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan dengan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Maka metode penelitian selengkapnya mempergunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AD/VIII/2011 yang menyatakan rekam medis (medical record) sebagai barang bukti dapat dianggap kurang tepat sehingga dianggap lebih tepat dikatakan sebagai alat bukti yang didasari ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (b) Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 187 huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara berkelanjutan, tentang dampak yang menjadi konsekuensi jika alat bukti dijadikan barang bukti oleh Hakim nampak terlihat melalui nilai kekuatan pembuktian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.