• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DAN PELAKU USAHA MENENGAH DITINJAU BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  016/2018	016/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	016/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiv, 128 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat desa, pemerintah sudah menjalankan berbagai program, salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). BUMDesa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undangundang tersebut, disebutkan bahwa BUMDesa dapat melakukan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga yang berupa pelaku usaha, yang mana dalam hal ini BUMDesa di Desa Mekar Raharja melakukan perjanjian kemitraan dengan pelaku usaha pertambangan pasir. Sejalan dengan kemitraan tersebut, timbul akibat negatif yang berupa pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat desa, yang mana hal tersebut melibatkan Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan pertambangan pasir di desa tersebut. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian kemitraan serta mengkaji bentuk tanggungjawab maupun sanksi terhadap Kepala Desa dan pelaku usaha terkait pencemaran lingkungan yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan perjanjian kemitraan tersebut dihubungkan dengan KUH Perdata dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dilengkapi dengan data primer. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah Kepala Desa sebagai penanggungjawab kegiatan pertambangan pasir, dianggap telah bertentangan dengan Pasal 26 dan 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan melanggar ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mana merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian perjanjian kemitraan yang dilakukan diwajibkan untuk dibuat secara tertulis, yang mana dalam hal ini dianggap bertentangan karena dibuat secara lisan. Kemudian yang kedua yaitu sanksi yang dapat dikenakan kepada Kepala Desa atas perbuatan melawan hukumnya yaitu sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan apabila tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.