• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA DENDA BERDASARKAN KUHP DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  012/2018	012/2018	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	012/2018
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xv, 146 hal, 30 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PEMIDANAAN DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PE
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pidana denda adalah salah satu pidana pokok yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternative atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP. Menurunnya nilai rupiah mengakibatkan penegak hukum enggan untuk menerapkan pidana denda sebab jumlah pidana denda dalam KUHP adalah tahun 1960 melalui UU (Prp) No.18 Tahun 1960 yang sudah tidak sesuai dengan keadaan perekonomian hingga berpuluh tahun lamanya. Mahkamah Agung sebagai otoritas terintinggi lembaga peradilan di Indonesia, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (PERMA). Melalui PERMA tersebut, pidana denda dan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan batasan tindak pidana ringan disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Penelitian yang dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana efektifitas penerapan pidana denda menurut PERMA No. 2 Tahun 2012 dikaitkan dengan tujuan pemidanaan?; (2) Faktor-factor apakah yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana penjara dibandingkan pidana denda pasca terbitnya Perma No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Selain menggunakan pendekatan normatif, penelitian didukung dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini terutama berpusat pada perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pidana penjara masih menjadi primadona, bahkan setelah keluarnya Perma, dan hal ini menyebabkan bahwa pidana penjatuhan denda pasca keluarnya Perma dinilai masih belum efektif, dan tujuan pemidaan menjadi tidak tercapai. Adapun factor-faktor yang menyebabkan hakim enggan menjatuhkan pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara karena: (1) Secara hierariki kedudukan PERMA lebih rendah dari KUHP; (2) Tindak pidana dilakukan oleh masyarakat yang tidak mampu; (3) Sosialisasi yang dilakukan tidak merata; (4) PERMA harus melibatkan berbagai unsur menurut criminal justice system;(5).

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.