• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MUTASI PNS BIDANG METROLOGI LEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  383/2017	383/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	383/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 99 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Mutasi, Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Hukum Kepeg
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Untuk mendukung kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam urusan pemerintahan seorang PNS melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil salah satunya berupa mutasi. Pelaksanaan mutasi yang bukan karena permintaan PNS sendiri melainkan mutasi sebagai dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan urusan Pemerintahan Metrologi Legal yang awalnya menjadi Urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan permasalahan berupa penolakan PNS untuk dialihkan ke Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penolakan mutasi dikarenakan belum siapnya personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) lokasi tujuan mutasi merupakan pelanggaran disiplin atau bukan serta akibat hukum bagi PNS yang melakukan penolakan mutasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelusuri, mengkaji, dan meneliti data-data sekunder dan wawancara lapangan yang mendukung tentang ketentuan mengenai mutasi PNS dan Disiplin PNS beserta penolakan mutasi yang dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Data yang terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa penolakan terhadap mutasi dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap disiplin PNS oleh karena itu akibat hukum yang didapat sesuai dengan Pasal 5 PP 53 Tahun 2010 adalah berupa pemberian hukuman disiplin PNS.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.