• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI PULAU BATAM DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL DAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 1977 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH INDUST RI PULAU BATAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  309/2017	309/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	309/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 97 hal. 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	309/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan Hukum, Sertipikat Hak Milik atas tana
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada awalnya Pulau Batam diperuntukan sebagai daerah industri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam, namun dalam perkembangannya muncul kebijakan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang menjadi landasan terbitnya S ertipikat Hak Milik atas tanah di Pulau Batam . Tujuan peneliti an ini adalah menganalisa kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terbit di Pulau Batam dan perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Milik atas tanah apabila BP Batam membutuhkan lahan berstatus hak milik tersebut untuk kepentingan pembangunan . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelit ian ini adalah deskriptif anali t is dengan menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaanya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian , diperoleh hasil bahwa kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik atas tanah yang terbit di Pulau Batam adalah sah dan mengikat. Kemudian perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sertipikat hak milik atas tanah yaitu perlindu ngan hukum secara preventif yakni dengan adanya PP nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjamin akan adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi seseorang , namun apabila lahan tersebut akan digunakan untuk tujuan pembangunan untuk kep entingan umum oleh BP Batam perlindungan hukum dapat berupa ganti kerugian yang layak dan adil .

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.