• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG TENDER KOLAM RETENSI CIEUNTEUNG BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  304/2017	304/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	304/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xii, 85 hal. 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	304/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PEMENANG
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pembangunan Kolam Retensi Cieunteung dilakukan guna mengatasi banjir di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Pemerintah melakukan kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi yang pada tahap awal diadakan lelang pembangunan kolam retensi. Dalam proses lelang pemerintah akan menyeleksi dan memilih penyedia jasa konstruksi yang paling memenuhi syarat untuk melakukan pembangunan tersebut, yaitu dalam hal ini PT. Nindya Barata terpilih sebagai pihak pemenang tender jasa konstruksi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan tender kolam retensi Cieunteung yang dilakukan oleh PT. Nindya Barata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang atau jasa Pemerintah serta unsur-unsur wanprestasi PT.Ninda Barata dalam pembangunan proyek kolam retensi tersebut Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memaparkan solusi dari masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh lalu dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu, bahwa kontrak kerja konstruksi yang ditandatangani oleh para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah pihak. Selain itu dalam proses pembangunan kolam retensi tersebut, ditemukan unsur-unsur yang berpotensi terjadinya kegagalan bangunan yang dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi bentuk pertanggungjawaban PT. Nindya Barata dalam kegagalan bangunan akibat wanprestasi dalam proyek pembangunan kolam retensi Cieunteung yaitu berupa ganti rugi dan hukuman pidana berupa sanksi administratif dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.