• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

DAMPAK PENGELOLAAN SUNGAI NIL OLEH MESIR DAN SUDAN SEBAGAI NEGARA SUKSESOR DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM NILE WATERS AGREMEENTS 1929 DAN 1959 TERHADAP PEMBANGUNAN GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  283/2017	283/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	283/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 76 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	NONE
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	ungai Nil, suksesi negara, perjanjian internasiona
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kebutuhan dan kebiasaan manusia untuk berbagi air dalam kehidupan sehari-hari telah berlangsung sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah pemanfaatan air yang berasal dari sungai lintas batas Negara yang berfungsi untuk kebutuhan irigasi, agrikultur, hingga riset dan teknologi. Sebagai contoh adalah Sungai Nil, yang merupakan salah satu aset terbesar milik Afrika dan sungai terbesar kedua di Dunia. Sungai Nil memiliki panjang sekitar 6.700 kilometer atau sekitar 1/10 luas dari dataran Afrika itu sendiri. Dengan terbentang luasnya Sungai Nil, maka setiap Negara yang di lalui Sungai Nil berhak memanfaatkannya secara adil sesuai dengan kebiasaan dalam hukum internasional. Atas dasar tersebut, Ethiopia pada tahun 2011 membangun proyek besar yang dinamakan Grand Ethiopian Rennaisance Dam demi membantu permasalahan energi di Ethiopia dan juga negara-negara tetangganya. Namun, Mesir dan Sudan menentang keras pembangunan proyek tersebut dengan alasan bahwa hak mengelola Sungai Nil hanya milik mereka berdasarkan Nile Waters Agreement pada tahun 1929 dan 1959 untuk membangun sistem irigasi demi mengontrol penggunaan air Sungai Nil. Pandangan mengenai keberlanjutan hak Mesir dan Sudan tersebut membuat pertentangan pada bidang-bidang hukum internasional yaitu hukum suksesi negara, hukum perjanjian internasional dan hukum pemanfaatan jalur air internasional. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui konvensikonvensi hukum internasional mengenai suksesi negara terhadap perjanjian internasional, konvensi hukum internasional mengenai pemanfaatan jalur air internasional, prinsip-prinsip hukum umum, serta yurisprudensi untuk pembanding dalam membantu menemukan jawaban atas masalah tersebut. Hasil dalam penulisan penelitian ini menyimpulkan bahwa hak Mesir dalam mengelola Sungai Nil dalam Nile Waters Agreement 1929 antara Kerajaan Inggris dan Mesir dapat langsung berlanjut bagi Mesir selaku negara suksesor menurut Hukum Internasional. Namun, pemanfaatan Sungai Nil yang lahir dari hak dalam Nile Waters Agreement 1929 tersebut tidak sejalan sejalan dengan prinsip pemanfaatan yang adil dalam hukum jalur air internasional. Selain itu, dampak hukum yang timbul dalam Nile Waters Agreement 1959 tidak dapat mengikat Ethiopia sebagai negara pihak ketiga menurut hukum internasional.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.