• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN PADA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) YANG TIDAK DICATATKAN DAN DILAPORKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PASAR MODAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  278/2017	278/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	278/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv,125 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	278/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pelaksanaan transaksi Repurchase Agreement (REPO) di Indonesia memiliki beberapa risiko. Salah satu risiko dalam pelaksanaan transaksi REPO di Indonesia adalah tidak dicatatkan dan dilaporkannya transaksi REPO yang dilakukan. Tidak dicatatkannya transaksi REPO ini menyebabkan investor menderita kerugian yang tidak sedikit. Perkembangan pelaksanaan transaksi REPO di Indonesia berlangsung dengan cepat, terbukti dengan lahirnya POJK Nomor 9/POJK.04/2015 (POJK Transaksi REPO). Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk memahami pelaksanaan transaksi REPO berdasarkan hukum perdata dan hukum pasar modal, kedua untuk memahami perlindungan hukum kerugian investor terhadap transaksi REPO yang tidak dicatatkan dan dilaporkan dalam pelaksanaan transaksi REPO. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau kepustakaan sebagai sumber utama yang didasarkan pada hukum positif dan implementasinya dalam praktik. Penelitian hukum normatif mengenai hukum perdata, hukum pasar modal, transaksi REPO, dan LAPS. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi Repurchase Agreement (REPO) secara umum diatur berdasarkan Buku III BW (KUHPerdata), oleh karenanya pelaksanaan transaksi REPO wajib tunduk kepada syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 BW (KUHPerdata) yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015 (POJK Transaksi REPO) secara khusus mengatur transaksi REPO di Indonesia, baik mengenai standar perjanjian dalam pelaksanaan transaksi REPO dan mempertegas transaksi REPO sebagai transaksi atau perjanjian yang spesifik dalam hukum pasar modal. Perlindungan hukum terhadap kerugian investor dalam transaksi REPO yang tidak dicatatkan berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 (POJK No. 1/2014) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dengan cara mediasi, ajudikasi, atau arbitrase.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.