• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI TERHADAP INVESTOR ASING DIKAITKAN DENGAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES BELANDA-INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  415/2017	415/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	415/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 102 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	415/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Penanaman Modal, Minerba, Bilateral Investment Tre
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Indonesia merupakan negara yang berkembang membutuhkan bantuan dari investor asing dalam mengelola kekayaan tersebut. Bertahun-bertahun kini Indonesia hendak meningkatkan nilai tambah yang akan didapatkan negara dari pemanfaatan mineral dan batubara. Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri merupakan salah satu cara yang dipilih oleh pemerintah. Namun, investor asing yang berkeberatan melaksanakan kewajiban tersebut dan mencoba menggugat negara di forum ICSID didasari Bilateral Investment Treaties (BIT) yang dibuat oleh Indonesia. Sengketa tersebut tidak berlanjut dikarenakan pemerintah telah mencapai kesapakatan dengan investor, dimana salah satu kesepakatannya adalah pembebasan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri terhadap investor asing. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pembebasan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri dari sudut pandang hukum penanaman modal dan mengetahui peran dari Bilateral Investment Treaties terhadap penerapan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Metode pendekatan hukum yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Juridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan data sekunder melalui inventarisasi hukum positif. Spesiikasi penelitian hukum yang hendak digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis, yang berarti menganalisis kaitan antara teori hukum, asas hukum dikaitkan dengan UU Minerba, UU Penanaman Modal. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembebesan kewajiban investor asing untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebenarnya tidak sesuai dengan kerangka penanaman modal. Hal ini didasari bahwa fakta kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri merupakan misi untuk menjalankan tujuan penanaman modal dan penjelmaan kewajiban investor asing. Bilateral Investment Treaties memberikan beberapa dampak negatif terhadap penerapan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan terdapat komitmen yang terdapat didalam perjanjian yang mengekang negara untuk memperjuangkan pembangunan ekonomi nasional.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.