Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL BERDASARKAN CISG 1980


Seiring berkembangnya zaman, setiap negara memerlukan jual beli barang
internasional guna memenuhi kebutuhannya masing – masing. Dalam ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    260/2017260/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    260/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi, 74 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    260/2017
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Seiring berkembangnya zaman, setiap negara memerlukan jual beli barang
    internasional guna memenuhi kebutuhannya masing – masing. Dalam memenuhi
    kebutuhannya tersebut, negara – negara melakukan kerjasama dengan negara lain
    dalam bentuk jual beli barang internasional. Untuk mengikatkan kedua belah pihak
    dalam suatu hukum agar tidak terjadinya kesewenang – wenangan dibutuhkan suatu
    kontrak internasional. Dalam kontrak tersebut dibutuhkan suatu pilihan hukum atau
    choice of law guna mengatur hukum mana yang berlaku untuk mengatur kontrak serta
    hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terkait hal tersebut UNCITRAL (United Nations
    Commission on International Trade law) melakukan suatu unifikasi hukum dalam jual
    beli barang internasional, yakni CISG (Convention on Internastional Sales of Goods)
    pada tahun 1980. CISG 1980 mengatur mengatur secara rinci mengenai suatu
    wanprestasi yang dapat dikategorigan sebagai fundamental breach of contract yang
    diatur dalam Pasal 25 CISG. Salah satu unsur dari fundamental breach of contract
    adalah force majeure. Tulisan ini membahas mengenai penerapan force majeure
    dalam kontrak jual beli barang internasional berdasarkan CISG 1980 serta akibat
    hukum dari suatu keadaan yang dianggap sebagai force majeure dan keadaan yang
    tidak dianggap force majeure.
    Metode yang digunakan peneliti dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode
    pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada
    ilmu hukum disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku
    di masyarakat. Pemaparan permasalahan yang digunakan adalah deskriptif analitis
    yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori- teori hukum dan praktek
    pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.
    Berdaarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa force majeure dapat
    diterapkan dalam kontrak jual beli barang internasional berdasarkan CISG 1980 dan
    memiliki akibat hukum dalam beberapa konsepsi hukum menurut CISG 1980
  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi