• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH TERSANGKA DANDAN RIZA WARDHANA DIKAITKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  223/2017	223/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	223/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 100 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	223/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tindak Pidana Korupsi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Dandan Riza Wardhana merupakan Kepala Dinas dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kota Bandung. Beliau ditangkap atas tuduhan melakukan pungutan liar oleh Tim Saber Pungli Kota Bandung yang menduga telah terjadi tindak pidana korupsi oleh terdakwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Dandan Riza Wardhana ini merupakan bentuk dari Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan unsur-unsur yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh Dandan Riza Wardhana dalam menghadapi proses peradilan di Pengadilan Tipikor Kota Bandung. Penulisan Legal memorandum ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analistis berupa penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual berdasarkan hukum positif mengenai tindak pidana suap. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian didasarkan pada studi kepustakaan atau data sekunder yang berkenaan dengan Pasal yang didakwakan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Dandan Riza Wardhana maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur dari Pasal 5 ayat (2) melainkan Pasal 11 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat untuk digunakan. Terdakwa juga dapat menempuh beberapa tindakan hukum, seperti penangguhan penahanan, Nota Keberatan (eksepsi), hingga Nota Pembelaan (pledoi) dalam proses persidangan yang dijalaninya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.