• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

BATAS KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARTAI POLITIK DAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENYANGKUT KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  212/2017	212/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	212/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 178 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	212/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Partai Politik
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada tahun 2014 s/d tahun 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menarik perhatian masyarakat karena menetapkan Keputusan Menyangkut Kepengurusan Partai Politik yang di internalnya sedang terjadi perselisihan dan penyelesaiannya belum tercapai. Beberapa insiden terkait masalah pencabutan jabatan di internal partai politik dipandang terjadi akibat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik dan AUPB/AUPL. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai menyimpang karena menteri dianggap telah melakukan abuse de droit dengan mengintervensi urusan internal partai politik. Kajian mengenai keputusan yang ditetapkan oleh menteri memang belum banyak dikaji secara khusus. Karena itu, penelitian ini dilakukan guna membahas batas kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap partai politik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan status validitas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan materi muatan serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari sudut pandang ilmu perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data hukum primer dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap partai politik dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan juga bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak valid sebagai beschikking yang ditinjau dari aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi, serta materi muatan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.