• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 413 K/Pid.B/2013 TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DISERTAI PERJANJIAN PENGEMBALIAN OLEH TERDAKWA TERHADAP PT. SEJAHTERA ARGO PERKASA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  200/2017	200/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	200/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 139 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	200/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENGGELAPAN JABATAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda, baik dalam hal hak dan kewajiban yang dimilikinya. Indonesia memberlakukan hukum pidana untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum kepada masyarakat secara umum, dimana dalam prakteknya hukum pidana mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) terdiri atas 3 (tiga) buku yakni buku kesatu tentang Ketentuan Umum, buku kedua mengenai Kejahatan dan buku ketiga mengatur perihal Pelanggaran. Sebagai contoh adanya kejahatan yang terjadi adalah mengenai kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sujanto terhadap PT.Sejahtera Argo Perkasa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian di persidangan mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang disertai perjanjian pengembalian oleh terdakwa terhadap PT.Sejahtera Argo Perkasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada hasil studi kepustakaan dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui, pertama bahwa walaupun terdakwa telah membuat perjanjian untuk mengembalikan uang atas tindakan penggelapan yang dilakukan terdakwa akan tetapi unsurunsur Pasal 374 yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan alat bukti telah terpenuhi, Kedua bahwa dalam putusan Nomor : 794/Pid.B/2012/ PN.JKT.UT telah terjadi salah dalam penerapan hukum yang mana terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan karena hakim berpendapat perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut merupakan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan dalam keperdataan, dengan demikian atas perbuatan tersebut terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.