• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STATUS HUKUM PENJUALAN URANIUM ANTARA AUSTRALIA DAN INDIA MENURUT TREATY ON THE NON-PROLIFERATION NUCLEAR WEAPONS 1968

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  196/2017	196/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	196/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 107 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	196/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENJUALAN URANIUM
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kesepakatan antara Australia dan India terkait penjualan uranium menuai kecaman terhadap Australia yang mengesampingkan fakta bahwa India hingga saat ini belum menjadi negara pihak penandatanganan NPT, Hal ini beralasan dikarenakan dampak dari status penjualan uranium tersebut apabila dikaitkan dengan pengembangan teknologi nuklir India yang dalam beberapa tahun ini dapat memungkinkan untuk melakukan pengembangan senjata Nuklir yang telah diketahui India sejak tahun 1974 telah mengembangkan senjata nuklir dan apabila teknologi serta bahan baku pembuatan senjata nuklir tersebut berasal dari penjualan uranium antara Australia dan India, maka Australia telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal III NPT yang dimana tidak ada yang dapat menjamin Safeguards IAEA yang dimiliki India digunakan hanya untuk pengembangan teknologi nuklir damai saja. Penelitian Ini dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metoda pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Analisis data dan informasi dilakukan secara normatif kualitatif, dan hasilnya kemudian di paparkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penulis menemukan dalam praktik penjualan uranium, Australia tidak dapat menunjukan adanya iktikad baik (good faith) sebagai Negara pihak rezim NPT yang seharusnya dapat mendukung pembatasan senjata nuklir sebagaimana komitmen Australia yang telah membidani Traktat Rarotonga untuk bebas senjata nuklir di wilayah Pasifik Selatan. Dengan tidak adanya perlindungan penuh terhadap India oleh IAEA seharusnya DK PBB aktif mengambil tindakan guna mencegah perkembangan senjata nuklir yang dapat mengancam perdamaian dunia.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.