• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBERIAN FASILITAS DALAM KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS: PEJABAT BORDER FORCE AUSTRALIA TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA YANG MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA)

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  195/2017	195/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	195/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 87 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	195/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENYELUNDUPAN MANUSIA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada 5 Mei 2015 kapal yang berisikan awak kapal berwarganegara Indonesia bersama 65 imigran gelap Rohingya asal Srilanka, Myanmar dan Bhangladesh berlayar dari Indonesia menuju Selandia Baru. Setelah memasuki perairan internasional, kapal tersebut dicegat oleh petugas border force Australia yang didampingi oleh Angkatan Laut Australia. Kemudian pejabat border force Australia tersebut memberi USD $6000 kepada Nahkoda kapal dan USD $5000 kepada masing masing-masing awak kapal beserta 2 kapal baru. Pejabat border force Australia memerintahkan para awak kapal untuk membawa para imigran gelap tersebut ke Indonesia, dengan menggunakan kedua kapal baru yang telah diberikan. Perbuatan pejabat border force Australia tersebut bertentangan dengan Annex III United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang seharusnya dipatuhi oleh Australia karena Australia merupakan negara pohak konvensi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan Australia yang memberi fasilitas berupa uang dan 2 buah kapal agar para awak kapal membawa kembali atau menyelundupkan imigran gelap asal Myanmar tersebut ke Indonesia dikaitkan dengan Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. Adapun penulis menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi Deskriptif Analitis melalui pendekatan Yuridis Normatif. Penulis mengumpulkan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan sumber yang berasal dari media elektronik Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia tidak mematuhi isi Annex III United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, karena tindakan yang dilakukan oleh Australia tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tercantum di dalam konvensi tersebut. Adapun penulis memberikan saran agar Australia mematuhi isi konvensi, dan memberikan pertanggungjawaban ke negara yang menderita kerugian moril, yaitu Indonesia

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.