• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWENANGAN KEMENTERIAN AGAMA DI BIDANG SERTIFIKASI HALAL PRODUK FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Tidak ada salinan data

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	147/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 81 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	147/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PRODUK HALAL
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sertifikasi halal adalah sebuah kegiatan sertifikasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim dari produk-produk tidak halal yang beredar luas di pasaran. Namun, seiring perkembangan zaman, objek sertifikasi halal tidak lagi hanya mencakup produk pangan semata. Pemerintah melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur produk-produk yang diwajibkan untuk memenuhi standar kehalalan yang salah dari produk tersebut adalah produk farmasi. Salah satu permasalahan yang timbul dari disahkannya aturan tersebut adalah belum mampunya pegiat industri farmasi baik dalam maupun luar negeri untuk memproduksi obat-obatan secara keseluruhan yang memenuhi kriteria halal sebagaimana ditetapkan oleh UU JPH yang mana hal tersebut berpotensi menghambat ketersedian pasokan obat yang mana menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa UU JPH masih memerlukan perincian lebih lanjut disebabkan masih banyaknya hal-hal yang diatur di dalamnya yang memerlukan penjelasan mendetil, selain itu kegiatan sertifikasi halal yang notabene bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen --dalam hal ini yang berkaitan dengan produk-produk farmasi-- tidak boleh menyebabkan terhambatnya ketersediaan pasokan obat yang merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia dikarenakan apabila hal tersebut terjadi maka tindakan sertifikasi halal justru malah merugikan konsumen dan menjadi tindakan kontraproduktif pemerintah dalam usaha jaminan kesehatan bagi rakyatnya

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.