• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA TANAH KESULTANAN KASEPUHAN CIREBON YANG MASIH DALAM STATUS QUO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  188/2017	188/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	188/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 107 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	188/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	POKOK-POKOK AGRARIA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Keberadaan tanah sebagai sumber kehidupan yang semakin hari semakin berkurang, berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat akan tanah yang semakin meningkat dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah yang menyebabkan status tanah menjadi status quo yang berarti tanah tersebut sedang berada dalam sengketa sehingga kepastian hukum atas siapa yang berwenang atas tanah tersebut belum dapat ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fungsi sosial hak atas tanah sebagai hak yang melekat pada setiap tanah yang menjadi hak setiap masyarakat serta akibat hukum pada masyarakat yang menempati secara fisik tanah status quo tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dalam penelitian berkisar dengan meneliti serta menganalisis permasalahan terkait penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah terhadap tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon yang berada dalam status quo dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi sosial hak atas tanah masih dapat dilakukan meskipun status tanah tersebut masih status quo. Hal ini karena fungsi sosial hak atas tanah merupakan hak yang melekat pada tanah terlepas dari status tanah tersebut. Akibat hukum pada masyarakat yang menempati secara fisik tanah-tanah tersebut hanya dapat ditentukan apabila sengketa tanah tersebut sudah diselesaikan, apabila tanah tersebut terbukti milik Negara maka Ketentuan Konversi dalam UUPA dapat diterapkan, tapi jika sebaliknya maka tidak bisa dan satu-satunya dasar yang dimiliki masyarakat untuk menempati tanah tersebut adalah berdasarkan asas fungsi sosial hak atas tanah

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.