• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  181/2017	181/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	181/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 142 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	181/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	TINDAKAN EUTHANASIA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Euthanasia merupakan bentuk pengakhiran hidup seseorang yang mengalami sakit berat atau parah dan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat disembuhkan. Euthanasia biasanya diminta oleh pasien yang menginginkan kematian yang laik dan tenang atas dasar perikemanusiaan. Praktik euthanasia berkembang karena kemajuan teknologi kedokteran yang pesat sehingga hidup seseorang dapat dibantu bahkan dapat dihentikan dengan peralatan medis yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kajian terhadap tindakan euthanasia di Indonesia yang ditinjau tidak hanya menurut KUHP, RKUHP, namun juga menurut pandangan hukum Islam, serta penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban bagi dokter yang melakukan tindakan euthanasia terhadap pasien. Mengingat persoalan euthanasia menjadi dilema tidak hanya bagi kalangan dokter, namun juga pakar hukum pidana dan kalangan agamawan, nantinya prospek pengaturan pasal mengenai euthanasia dari KUHP hingga RKUHP akan dikaji untuk memformulasikan kembali rumusan pasal euthanasia yang lebih berkepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer yang berupa perundangundangan seperti Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa euthanasia dilarang dalam dalam Pasal 344 KUHP baik secara aktif maupun pasif, namun menurut hukum Islam ada pengecualian mengenai keadaan tertentu, dan dalam RKUHP hanya melarang euthanasia aktif. Dokter yang melakukan euthanasia secara aktif dapat dikenakan Pasal 344 KUHP sebagai dasar penuntutan terhadapnya. Apabila dokter melakukan euthanasia pasif, dapat dikaji kondisi-kondisi tertentu pasien dilihat dari perspektif medis yang menunjukkan tidak adanya progress penyembuhan, dimana hal tersebut termasuk pada noodtoestand sebagai alasan pembenar dalam kebijakan penghapusan pidana. Meskipun demikian, terdapat batasan limitatif dilakukannya euthanasia pasif agar tindakan tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.