• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG DIPOTRET ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN POTRET SECARA KOMERSIAL OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  178/2017	178/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	178/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	viii, 88 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	178/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Hak Cipta
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur asas Hak Kekayaan Intelektual untuk menghargai pencipta atas suatu karya ciptaanya. Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur kaidah mengenai hak cipta atas potret. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membuat penelitian ini dengan tujuan menentukan penerapan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pelindungan hukum terhadap pihak yang dipotret untuk tujuan promosi serta menentukan tindakan hukum yang efektif dan efisien oleh pihak yang dipotret tanpa izin. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan dipaparkan dengan metode deskripsi analitis. Metode pendekatan yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data difokuskan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menghasilkan dua pembahasan. Pertama, UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 12 ayat (1) melindungi hak cipta potret dalam pelindungan hukum terhadap orang yang dipotret. Penerapan tersebut untuk melindungi karya cipta fotografi yang telah digunakan untuk iklan atau brosur tersebut dengan syarat terlebih dahulu meminta izin kepada pihak fotografer ataupun seseorang yang dipotret. Tanpa mendapatkan izin persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana. Kedua, tindakan hukum efektif dan efisien yang digunakan oleh orang yang dipotret atas penggunaan potretnya tanpa izin adalah menempuh jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dan dapat dikenakan sanksi pidana yang dinyatakan pada Pasal 115 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.