• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

UPAYA PEMBATASAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN TERSANGKA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  176/2017	176/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	176/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xv, 116 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	176/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perlindungan anak
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Sebagai penerus bangsa, seorang Anak bisa saja melakukan hal-hal seperti layaknya orang dewasa pada umumnya, tak terkecuali perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku misalnya dalam hal kesusilaan. Perbuatan anak yang bertentangan dengan norma ini pada akhirnya membuat anak harus berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan metode Diversi. Negara perlu mengatur secara tegas mengenai proses pelaksanaan Diversi sebagai upaya perlindungan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh sebab itu, didalam penelitian ini akan di bahas mengenai bentuk pembatasan yang dapat di terapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan seksual untuk dapat menjalani proses diversi. Penulis menggunakan metode penelitian Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan tujuan untuk menelaah secara mendalam terhadap data sekunder yang bersifat publik, yaitu yang berkaitan dengan peraturan perundang–undangan serta pendapat para ahli. Penulis juga akan membandingkan kesesuaian dari segi ilmu hukum dan bentuk pengimplementasiannya dalam praktek. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam pengimplementasian diversi sebagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya pada anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Oleh sebab itu pemerintah perlu segera mengatur secara tegas mengenai proses pelaksanaan diversi agar lebih selektif dan dapat memberikan pembatasan yang jelas sebagai syarat dan kriteria utama dalam proses penerapan diversi untuk memberikan perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.