• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Kedudukan Lembaga Islamic Development Fund (IDF) dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  174/2017	174/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	174/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 114 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	174/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pengelolaan Zakat
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan, namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusian yang bernilai sosial. ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ZIS menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan dikelola masyarakat. Pengelolaan dana ZIS oleh Lembaga Pengelola, seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap masalah kemiskinan dalam hal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin dan serba kekurangan dan belum tersentuh oleh hasil distribusi ZIS, dikarenakan banyak program yang manfaatnya bagi umat belum dirasakan secara signifikan. Padahal potensi ZIS Indonesia berdasarkan hasil riset Badan Amil Zakat Nasional secara nasional dapat mencapai Rp 285 triliun setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk memaksimalkan potensi dana ZIS Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2016 membentuk lembaga Islamic Development Fund yang diharapkan dapat memaksimalkan pengelolaan dana ZIS. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Metode pendekatan yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa lembaga pengelola ZIS yang ada sekarang hubungan satu lembaga dengan lembaga lainnya berisifat subkoordinatif. Hubungan subkoordinatif menyebakan lembaga yang berasal dari masyarakat tidak sejajar kedudukannya dengan lembaga yang berasal dari Pemerintah. Hal ini menyebabkan lembaga yang berasal dari masyarakat tidak bebas dalam mengelola ZIS dan memiliki kewenangan yang terbatas salah satunya yaitu hanya boleh membuka satu perwakilan disetiap daerah. Dalam mengoptimalkan pengelolaan ZIS, kedudukan Islamic Development Fund yaitu sebagai lembaga pengelola yang berasal dari masyarakat, pembentukannya haruslah berdasarkan Undang-undang yang berlaku, hal ini supaya Islamic Development Fund memiliki kedudukan yang kuat.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.