• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.36/PID.PRAP/2015/PN.JAKSEL MENGENAI SIDANG PRAPERADILAN A.N HADI PURNOMO MENGENAI KEABSAHAN PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  172/2017	172/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	172/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 98 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	172/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	SIDANG PRAPERADILAN
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Kewenangan KPK dalam mengangkat penyidik independen yang bukan berasal dari kepolisian dan kejaksaan seringkali menimbulkan permasalahan legalitas, termasuk dalam kasus Hadi Purnomo.Permasalahan timbul karena dalam putusan praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jaksel, Hakim tidak hanya memutuskan bahwa penyidik independen yang diangkat KPK adalah tidak sah, akan tetapi juga memerintahkan menghentikan segala tindakan penyidikan terhadap termohon. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis keabsahan kewenangan penyidik independen KPK serta mengkaji kewenangan lembaga praperadilan dalam menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam membahas permasalahan dalam skripsi adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis yuridis yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait hukum pidana, hukum tindak pidana korupsi, putusan praperadilan, literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui study kepustakaan dan wawancara yang untuk seterusnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyidik dalam kasus praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jaksel memiliki kewenangan dan keabsahan untuk menjadi penyidik independen karena sebelumnya telah diangkat oleh KPK sesuai dengan UU KPK dan PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Lembaga Praperadilan dalam putusan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi karena bukan bagian dari obyek praperadilan sehingga menyebabkan dikeluarkannya putusan yang bersifat Ultra Petita dengan memutus melampaui permohonan yang diluar kewenangan hakim praperadilan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.