• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Penyalahgunaan Dana Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara bukan Pajak Pada Puskesmas di Kabupaten X Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  162/2017	162/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	162/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	ix, 112 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	162/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Tindak Pidana Korupsi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Korupsi adalah tindak pidana yang sangat meresahkan dan menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu praktek dalam penyelenggaraan negara yang mengindikasikan adanya aspek tindak pidana korupsi di dalamnya adalah sektor penerimaan negara bukan pajak. Seperti kasus yang terjadi pada Puskesmas di Kabupaten X dimana PNBP yang seharusnya langsung disetorkan ke kas negara tetapi tidak disetorkan tepat waktu dan juga timbul kekurangan penerimaan oleh negara. Untuk itulah perlu untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dalam praktek penyalahgunaan PNBP pada Puskesmas di Kabupaten X dan upaya untuk mencegah penyalahgunaan PNBP di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah yuridis normatif, yang menitik beratkan pada data sekunder atau data kepustakaan, mengacu pada berbagai peraturan, baik perundang-undangan maupun literatur-literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penyalahgunaan penerimaan negara bukan pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan PNBP pada Puskesmas di Kabupaten X Jawa Barat tidak bisa diselesaikan dengan mengembalikan kerugian keuangan negara saja karena perbuatan pelaku bukanlah pelanggaran administratif. Perbuatan pelaku memenuhi semua unsur delik di dalam rumusan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan menurut Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. disebutkan bahwa penggantian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan dipidananya pelaku. Tindakan preventif yang bisa diupayakan untuk mencegah adanya penyalahgunaan pada sektor PNBP adalah lewat pengawasan internal yang optimal, adanya CCTV untuk memantau dan mempermudah pengawasan dan pengoperasian sistem pembayaran PNBP oleh wajib bayar secara online untuk memastikan uang setoran PNBP tersebut langsung masuk ke kas negara tanpa melalui pihak ke tiga.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.