• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR NO. 0408/PDT.P/2015/PA.CJR TENTANG PERBAIKAN AKTA NIKAH MELALUI ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  158/2017	158/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	158/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 74 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	158/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pencatatan Perkawinan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang telah dicatatkan dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik berupa Akta Perkawinan. Praktiknya sering terjadi kesalahan penulisan nama dalam identitas pada Akta Perkawinan, oleh karena itu penulis mengkaji tentang penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0408/Pdt.P/2015/PA.Cjr. tentang isbat nikah dengan dalil adanya kesalahan penulisan nama dalam Akta Nikah. Dalam penelitian serta penulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan metode analisis data yuridis-kualitatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan, penelaahan terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimana tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum dalam suatu hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim hanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi mengenai kesalahan penulisan nama sebaiknya dimintakan penetapan perubahan nama berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Sehingga terhadap kesalahan penulisan nama dapat dimintakan perubahan ke instansi yang menerbitkan Akta Perkawinan tersebut dengan dasar hukum penetapan perubahan nama dari Pengadilan. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan maka Perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan hukum hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.