• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  156/2017	156/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	156/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	x, 89 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	156/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Perseroan Terbatas
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Badan usaha berbentuk perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang banyak dibentuk oleh banyak pihak untuk memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh perseroan terbatas dalam upaya pemanfaatan sumber daya tersebut akan berdampak kepada pajak yang masuk kedalam negara yang dapat dijadikan salah satu sumber pemasukan bagi negara. salah satu pajak yang dapat dikenakan kepada perusahaan yaitu pajak pendapatan nilai(PPN) yang dikenakan terhadap setiap kegiatan konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan didalam wilayah Indonesia. Masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pembayaran (PPN) sesuai dengan apa yang diatur didalam UU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memahami peraturan yang mengatur kewajiban pajak PPN bagi wajib pajak badan usaha berbentuk PT dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap direksi dan komisaris yang telah salah atau lalai dalam melakukan kewajiban perseroan dalam hal pembayaran PPN. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dengan cara meneliti terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan datadata primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, pertama pada praktiknya mekanisme dalam pembayaran PPN tidak sesuai dengan ketentuan UU KUP karena masih banyak perseroan yang tidak menuliskan pajak didalam SPT yang tidak sesuai dengan keadaan aslinya sehingga berdampak kepada pendapatan yang diterima negara. Kedua, prinsip-prinsip yang kepengurusan perseroan seperti itikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab tidak jalankan sesuai dengan UU, sehingga tanggung jawab atas terjadinya kerugian yang dikenakan kepada perseroan dapat dikenakan kepada direksi atau komisaris perusahaan,

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.