• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEWENANGAN ICSID TRIBUNAL TERHADAP BIT CLAIM YANG DIAJUKAN INVESTOR ATAS DASAR GUGATAN PELANGGARAN INVESTMENT CONTRACT OLEH HOST STATE BERDASARKAN KONVENSI ICSID 1965

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  153/2017	153/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	153/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	ix, 94 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	153/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	KONVENSI ICSID 1965
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pada kasus investasi yang timbul dari pelanggaran kontrak biasanya sudah ditentukan forum penyelesaian nya tersendiri di dalam kontrak. Namun, banyak investor yang menghindari pemilihan forum tersebut, yang kemudian investor mengajukan gugatannya kepada forum yang dipilih di BIT, yaitu ICSID. Investor mencari perlindungan melalui BIT dengan membawa gugatan yang didasari dengan terlanggarnya ketentuan perlindungan BIT seperti Fair and Equitable Treatment. Selain itu, investor juga kerap kali membawa gugatan pelanggaran kontrak yang menjadi suatu kewajiban internasional melalui umbrella clause. Lalu host state biasanya menentang jurisdiksi yang dimiliki ICSID atas kedua gugatan tersebut. Melalui syarat utama jurisdiksi ICSID pada Pasal 25, para majelis di kasus yang terkait memberikan pendekatan dan analisis nya terhadap permasalahan ini. Selain itu para majelis pada kedua kasus SGS juga memiliki 2 putusan jurisdiksi yang berbeda terhadap contract-based claim. Pada kasus yang pertama majelis menolak jurisdiksi, sedangkan pada kasus yang kedua menerima jurisdiksi. Namun, setelahnya majelis menolak untuk menentukan pokok sengketa (merits) dari kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui jurisdiksi ICSID Tribunal terhadap gugatan BIT yang murni dan gugatan kontrak dalam sengketa yang berkaitan dengan permasalahan kontrak investasi, serta untuk mengetahui batasan kewenangan ICSID dalam memeriksa sengketa setelah diterima nya jurisdiksi atas kedua gugatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini, ICSID dapat memiliki jurisdiksi atas kedua jenis gugatan tersebut, dengan syarat terdapatnya consent of the parties, jenis sengketa yang masuk dalam cakupan definisi investment di BIT, serta terdapatnya umbrella clause yang memiliki cakupan yang luas. Namun, batasan kewenangan ICSID dalam menentukan merits hanya sampai kepada treaty-based claim saja. Sehingga untuk contract-based claim harus diserahkan kepada forum yang telah dipilih di kontrak.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.