Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

No image available for this title

Skripsi  

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 1262 K/PDT/2004 TENTANG KEKUATAN HUKUM GRONDKAART SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TANAH DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF

Grondkaartadalahtanah-tanah yang
sudahdialihkankepadaasetperusahaankeretaapinegaralaludiukur,
ditetapkandandiuraikandalamGrondkaart.

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    150/2017150/2017Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH UnpadTersedia
  • Perpustakaan
    Fakultas Hukum
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    150/2017
    Penerbit Fakultas Hukum UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix, 80 hal, 30 cm.
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    150/2017
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    KEKUATAN HUKUM GRONDKAART
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Grondkaartadalahtanah-tanah yang
    sudahdialihkankepadaasetperusahaankeretaapinegaralaludiukur,
    ditetapkandandiuraikandalamGrondkaart.
    Grondkaartitusendiriberbentukpetatanah.Grondkaartmenguraikandanmenjela
    skansecarakongkritbatasbatastanah yang
    sudahdiserahkankepadaasetperusahaankeretaapinegaraberdasarkanordona
    nsi yang dimuatdalamStaatsbladmasing-masing.
    Grondkaartmerupakanbuktikepemilakantanah PT. KAI yang
    hinggaterjadinyasengketatanah,
    Grondkaarttersebuttidakpernahdilakukanpembaruanhak.Kasussengketaterse
    butmelawanNy. Linda Surjati yang
    memilikibuktikepemilikantanahsengketaberupaSertifikatHakMilik.Dalamperkar
    atingkatpertamahinggakasasi yang selaludimenangkanadalahpihak PT.
    KAI.Fakta di persidanganGrondkaartyang
    dijadikanbuktikepemilikantanahhanyaberupafotokopi, danoleh hakim
    Grondkaarttersebutdianggapsebagaibuktisurat yang sempurna.
    PutusanMahkamahAgung No. 1262 K/Pdt/2004
    menyatakanmenolakKasasidariTermohonKasasiyaituNy. Linda Surjati.
    Tujuandaripenelitianinidilakukanuntukmengetahuistatus
    GrondkaartsebagaiBuktiHakAtas Tanah
    danapakahpertimbanganhukumputusanMahkamahAgungRepublik Indonesia
    No. 1262 K/Pdt/2004
    tentangkekuatanhukumGrondkaartsebagaialatbuktidalamperkaratersebut.
    Metodependekatan yang
    digunakanadalahyuridisnormatifdanspesifikasipenelitian yang
    digunakanadalahdeskriptifanalitis yang
    menggambarkandanmenganalisisketentuan – ketentuan yang
    berkaitandenganPutusanPengadilanNegeriTanjungkarang No.
    34/Pdt.G/2002/PN.Tk, PutusanPengadilanTinggiTanjungkarang No.
    14/Pdt/2003/PT.TkdanPutusanMahkamahAgung R.I. No. 1262 K/Pdt/2004.
    Dari hasilpenelitiandapatdiketahuibahwapertama, Grondkaartyang
    dijadikanbuktikepemilikantanahseharusnyatidakmemilikikekuatanhukumapabi
    latidakdilakukannyakonversimenjadihakpengelolaanatauhakmiliksesuaidenga
    nperaturan yang terkait.kedua,
    pertimbanganhukumputusanMahkamahAgung R.I.
    v
    menjelaskanbahwaJudecfactidalamperkarainitidakbertentangandenganhuku
    mdan/Undang-Undang. Faktadalampersidangan hakim
    memberikanpenilaianalatbuktiberupafotokopiGrondkaartsebagaialatbukti
    yang sempurnasepertidimilikiolehaktaotentik,
    danGrondkaarttersebuttidakmemilikikekuatanhukumsetelahlahirnya UUPA.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi