• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Reklame Tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  139/2017	139/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	139/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 188 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	139/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Pajak Daerah
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Semakin maraknya pemasangan reklame di Kota Bandung, menuntut adanya pengaturan secara serius terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Hal ini perlu agar Kota Bandung dapat terjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan kotanya. Namun dalam implementasi penyelenggaraan reklame, masih dirasakan belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung. Masalah yang paling mengemuka adalah ditemukannya penyelenggaraan reklame di sejumlah titik di wilayah Kota Bandung yang tidak memiliki izin. Pengkajian mengenai tindakan Pemerintah terhadap penyelenggaraan reklame tidak berizin yang berdasarkan pengaturan/kebijakan yang mengatur penyelenggaraan reklame di Kota Bandung, bertujuan untuk: mengidentifikasi bagaimana tindakan Pemerintah mengatasi permasalahan penyelenggaraan reklame tidak berizin atau reklame-reklame liar di Kota Bandung serta mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi dalam implementasi penyelenggaraan reklame di Kota Bandung; mengidentifikasi bagaimana melakukan pemungutan pajak khususnya Pajak Reklame terhadap pelaku yang yang menyelenggarakan reklame namun tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame (IPR). Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yakni melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan data yang terkumpul diolah dengan teknis analisa atau menelaah dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya perubahan dalam peraturan daerah (Perda) Kota Bandung yang mengatur kebijakan penyelenggaraan reklame maupun pengaturan mengenai pemungutan pajak reklame sesuai dengan perubahan dan perkembangan daerah Kota Bandung. Mengingat semakin maraknya penggunaan media reklame saat ini, perubahan pengaturan di atas dan perubahan dari implementasi atau pelaksanaan pemungutan pajak reklame maupun dari segi penyelenggaraan agar dapat mengatasi kendala/hambatan baik dalam penyelenggaraan reklame serta untuk mengatasi permasalahan pemungutan dan pengelolaan pajak reklame yang pada akhirnya untuk peningkatan penerimaan daerah (PAD) Kota Bandung.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.