• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PERUSAHAAN PADAT KARYA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) DARI TINDAKAN PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  129/2017	129/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	129/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 81 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	129/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Ketenagakerjaan
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Ketenagakerjaan merupakan salah satu hak dasar pekerja sebagai seorang warga negara Republik Indonesia. Hak dasar tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat dihindari dan tidak perlu dilakukan jika bukan disebabkan keadaankeadaan tertentu. Adapun tujuan Penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja perusahaan padat karya industri tekstil dan produk teksil (TPT) yang terkena PHK secara sepihak. Penulisan ini dilakukan dalam bentuk deskriptif analitis dengan pendekatan metode yuridis normatif yang dilakukan hanya terhadap peraturan-peraturan tertulis. Pengumpulan data diperoleh dari Penulisan kepustakaan dan didukung Penulisan lapangan. Alat pengumpulan data primer adalah dengan pedoman wawancara, sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis dengan memaparkan situasi dan masalah yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan masalah dengan cara menganalisa peraturan yang berlaku dan sistematis. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja perusahaan padat karya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terkena PHK secara sepihak adalah, bahwa PHK terhadap pekerja yang bersangkutan dinyatakan batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, apabila pengusaha hendak melakukan PHK terhadap pekerjanya harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak adalah melaporkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) untuk diadakan mediasi antara pekerja dan pengusaha. Jika gagal, pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.