• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  128/2017	128/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	128/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiv, 124 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	128/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	BADAN USAHA MILIK NEGARA
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai kedudukan keuangan anak perusahaan BUMN Persero ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta untuk mengkaji pemeriksaan anak perusahaan BUMN berdasarkan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam UU PT, UU BUMN, UU BPK, dan UU Keuangan Negara. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait Hukum Perusahaan di Indonesia, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil : Pertama, kedudukan anak perusahaan BUMN terhadap induk perusahaannya ditinjau dari UU PT dan UU BUMN merupakan perseroan terbatas biasa sebagai badan hukum privat mandiri yang terpisah dari induk perusahaannya. Keterpisahan tersebut berlaku hingga status keuangan masing-masing entitas dan dalam keuangan anak perusahaan BUMN tidak terdapat unsur keuangan negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dalam BUMN. Kedua, pemeriksaan BPK terhadap anak perusahaan BUMN merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam UU PT, UU BUMN, UU BPK, dan UU Keuangan Negara. Hal tersebut selain karena tidak diatur dalam keempat undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lainnya, juga didasarkan pada tidak terdapatnya unsur keuangan negara dalam keuangan anak perusahaan BUMN.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.