• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PEMBATASAN RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  120/2017	120/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	120/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 127 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	120/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Mahkamah Konstitusi
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Jumlah perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah perkara tersebut menunjukkan semakin sentralnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil bagi pihak-pihak yang merasakan kerugian terhadap hak konstitusionalnya akibat keberlakuan suatu undang-undang. Peranan yang semakin sentral tersebut haruslah diiringi dengan kualitas persidangan serta putusan yang baik. Hal tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dapat tetap terjaga. Namun, data menunjukkan waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi makin lama setiap tahunnya. Tidak sedikit pula perkara yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sejak registrasi hingga putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai praktik penyelesaian perkara serta menganalisis urgensi pembatasan rentang waktu persidangan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode sosio-legal yang dilengkapi pendekatan perbandingan hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data hukum primer yang didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim konstitusi dan ahli hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi penyelesaian perkara pengujian undang-undang dalam perspektif waktu di Mahkamah Konstitusi. Variasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni penerapan diskresi yudisial, kebijakan kelembagaan terkait penggabungan perkara, besarnya beban perkara, proses perumusan putusan, dan para pihak berperkara. Penelitian juga menunjukkan bahwa adanya prioritas penyelesaian perkara seharusnya diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dikaji berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (human rights-based approach). Selain itu, urgensi untuk menerapkan batas waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang terlihat dengan adanya praktik penyalahgunaan diskresi dalam bentuk kegagalan untuk memenuhi peraturan hukum yang berlaku (failure to observe rules of the law applicable) dan ketidaktaatan terhadap waktu (an undue sense of time). Berdasarkan kajian perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi Austria dan Korea Selatan, ditemukan bahwa pembatasan waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang adalah hal yang telah lama diterapkan.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.