• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  117/2017	117/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	117/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 86 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	117/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	PENCATAT AKTA NIKAH
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perkawinan secara yuridis merupakan suatu perjanjian yang suci . Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat (2) di dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Adanya Akta Nikah maka suami-istri bersangkutan mempunyai alat bukti kawin yang sah berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akta Nikah tersebut dapat digunakan bila perlu, baik sebagai suami-istri maupun sebagai orang tua/ kepala keluarga/ rumah tangga, dan lainnya terkait dengan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut dengan data sekunder untuk mengkaji permasalahan dan menemukan hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dengan kasus yang peneliti temukan bahwa proses pernikahan itu harus dilangsungkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku yang pada dasarnya “sah” secara agama maupun hukum, karena negara tidak mengakui kedudukan hukum pasangan suami-istri yang pernikahannya tidak tercatatkan pada kantor urusan agama sehingga akta yang didapatkan tidak sah atau “palsu”. Pasangan suami-istri yang akta nikahnya dipalsukan untuk memperoleh kekuatan hukumnya adalah dengan cara mengikuti sidang istbat yang dimana putusan istbat tentang pernikahan mereka adalah berlaku surut yang berarti mengakui hubungan keperdataan sebelumnya seperti mengenai harta bersama, kedudukan anak dan sebagainya.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.