• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 2148 K/PDT/2013 TENTANG WANPRESTASI SURAT PERINTAH KERJA DARI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  109/2017	109/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	109/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xiii, 74 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	109/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	ASURANSI SYARIAH
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan rekanan/bengkel dalam memperbaiki kendaraan milik tertanggung dituangkan secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Pada praktik lazim ditempuh jalan bahwa sebelum kontrak jadi, maka demi pelaksanaan pekerjaan yang cepat sesuai dengan jangka waktu yang diberikan didahului dengan membuat surat penunjukkan/Surat Perintah Kerja (SPK). Salah satu permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bengkel rekanannya ada kemungkinan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak terlaksana dengan baik karena suatu hal. Permasalahan berkenaan dengan hal tersebut yaitu perjanjian Surat Perintah Kerja pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2148 K/PDT/2013 ditinjau dari KUHPerdata dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa perkara wanprestasi Surat Perintah Kerja dari perusahaan asuransi syariah berdasarkan hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-analitis. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif –analitis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, perjanjian Surat Perintah Kerja (SPK) pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2148 K/PDT/2013, antara Topin Adiwongso dan PT. Asuransi Takaful Umum batal demi hukum (null and void), berdasarkan Pasal 1321 dan 1328 KUHPerdata. Hal ini karena, apabila PT. Asuransi Takaful Umum mengetahui keadaan yang sebenarnya yaitu Topin Adiwongso selaku bengkel dan juga merupakan pemilik mobil yang diasuransikan dalam polis asuransi Nomor: 1.304.09.303.000965, maka tanggungjawab memperbaiki kerusakan mobil tersebut kepada bengkel lain yang lebih netral (karena bukan pemilik mobil) sehingga ongkos perbaikannya lebih dipercaya. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa perkara wanprestasi Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan asuransi syariah sudah sesuai hukum acara perdata. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi Tergugat, bahwa dasar gugatan Penggugat tidak terkait secara langsung dengan usaha ekonomi syariah yang dijalankan oleh Tergugat yakni asuransi syariah. Dimaksud secara langsung pada kasus ini adalah terkait dengan polis asuransi yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai penyelenggara asuransi berprinsip syariah.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.