• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Skripsi  

PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM HUKUM DI AMERIKA SERIKAT

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  099/2017	099/2017	Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad	Tersedia

• Perpustakaan	Fakultas Hukum
  Judul Seri	-
  No. Panggil	099/2017
  Penerbit	Fakultas Hukum UNPAD : Bandung., 2017
  Deskripsi Fisik	xi, 125 hal, 30 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	099/2017
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Insider Trading
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	-

• Pasar modal Indonesia, dewasa ini belum mampu untuk meciptakan keadaan pasar modal yang terintegrasi dan terpercaya sehingga dapat menarik para pembeli dan penjual efek untuk berkecimpung dalam dunia pasar modal Indonesia. Salah satu penyebab menurunnya bahkan hingga hilangnya kepercayaan investor pada pasar modal adalah dengan adanya praktik perdagangan orang dalam (insider trading). Dari sekian kasus dugaan adanya praktik insider trading di Indonesia, tak ada satupun yang dapat terungkap di “meja hijau”. Tak hanya di Indonesia, permasalahan bahwa insider trading sulit untuk dibuktikan tersebut pun dirasakan di Amerika Serikat. Seiring perkembangan zaman, Amerika Serikat pun mulai memperbaiki sistem hukum serta regulasi hukumnya terkait keresahan mereka terhadap praktik insider trading ini. Hal tersebut telah berhasil mengungkap satu per satu kasus dugaan insider trading di negaranya, berdasaran data SEC bahwa pada tahun 2010 saja, SEC telah menagani 53 kasus insider trading yang melawan 138 pelaku perorangan dan entitas, dan jumlah kasus yang ditangani ini mengalami peningkatan sebesar 43% dibanding kasus-kasus yang terjadi pada tahun fiskal sebelumnya. Sehingga hal ini perlu adanya pengkajian perbandingan terhadap pembuktian dari kedua negara tersebut. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan pembuktian tindak pidana perdagangan orang dalam (insider trading). Pengolahan data bersifat deskriptif analitis, data yang diperoleh berdasarkan kenyataan dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan dengan metode normative kualitatif. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan paham yang dianut dalam menjamah cakupan insider trading, dimana Indonesia masih terpaku pada hubungan pertanggungjawaban (fiduciary duty) untuk dapat dijadikan sebagai pelaku insider sedangkan Amerika Serikat telah memperluasnya hingga mencakup siap saja yang memiliki akses informasi (misappropriation theory). Kemudian titik tekan alat bukti pada benda seperti transaksi elektronik merupakan hal pokok dalam pembuktian di Amerika Serikat sedangkan di Indonesia harus disertai dengan alat bukti lain yang menyulitkan pengungkapan kasus insider trading.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.